FEODALISME POLITIK

Belum lama ini seorang warga Bogor, sempat memposting gambar tengah berfoto dengan saya. Teh Isna namanya. Dalam foto itu dituliskan keterangan kalau foto yang diunggahnya pada 13 Oktober lalu akan menjadi tiket emas agar kelak keluhannya sebagai rakyat didengar walikota. Teh Isna juga menuliskan nama saya dengan menyertakan doa agar kelak Kota Bogor bisa jadi lebih baik.

“Foto ini akan menjadi tiket emas saat keluhan sy butuh di dengar walikota.. Amin, insha Allah… Sugeng Teguh Santoso hadir Utk bgr yg lebih baik,”begitu curahan hatinya dalam keterangan foto yang dimuat.

Bagi saya, postingan itu lebih dari sekadar curahan hati. Tapi, ada harapan sederhana darinya agar jika terpilih jadi walikota, saya tidak melupakan dirinya beserta keluhan warga kebanyakan.

Saya sangat memahami psikologis Teh Isna dan (mungkin) warga lainnya. Mungkin masih ada keraguan pada sikap pemimpin politik yang sudah berkuasa untuk berlaku amanah. Saya pun akhirnya terdorong membuat catatan tentang feodalisme politik yang berkembang dari masa ke masa. Termasuk, fenomena feodalisme politik yang terjadi saat ini.

Feodalisme sebagai nilai lama telah membentuk watak inferior warga kebanyakan – miskin dan marjinal-. Tak sedikit warga yang memposisikan diri mereka lebih rendah dari para bangsawan yang mengklaim sebagai utusan Tuhan di dunia. Mereka berjalan beringsut, menundukkan wajah ketika berpapasan.

Posisi ini menjadikan manusia yang sederajat sebagai mahluk Tuhan menjadi berjarak. Bagi warga kebanyakan adalah anugerah ketika bangsawan menyapa mereka. Bahkan, ada yang rela anak gadisnya dijadikan pemuas birahi manusia sebagai selir kaum bangsawan.

Tidak ada harapan bagi warga dapat berdiri sejajar atau berbicara menyampaikan aspirasi dengan terbuka. Karena, seluruh hidup mereka dipercaya adalah anugerah para bangsawan tersebut. Inilah yang disebut dengan istilah feodalisme kultural.

Struktur kekuasaan itu kini telah surut, dibongkar zaman oleh para pembaharu. Para pembaharu pemikiran yang muncul juga dari kalangan bangsawan juga rakyat kebanyakan. Sebut saja Kartini, Soekarno, Muso, Karto Suwiryo, Tan Malaka dll

Mereka adalah para tokoh nasional yamg bicara tentang kesetaraan, demokrasi, kedaulatan rakyat, kesejateraan umum. Bahkan sisa feodalisme kultural yang secara politik nyata dalam wujud kuasa Kerajaan Mataram, saat ini bertransformasi menjadi raja yang melayani rakyat. Seperti yang terlihat dalam kepemimpinan Sultan Hamengkubuwono IX yang terkenal dengan sikap Tahta untuk Rakyat.

Feodalisme kultural memang telah tenggelam digusur zaman. Akan tetapi roh feodalisme itu masih mencengkeram warga kebanyakan. Feodalisme kultural telah bertransformasi menjadi feodalisme politik pada zaman demokrasi ini.

Fenomena ini muncul dalam sikap relasi warga terhadap para peminpin politiknya. Warga tetap terkena sindrom inferioritas (rasa minder), minderjareght. Warga melihat para politisi sebagai kelompok penguasa baru yang terpisah dengan mereka.

Feodalisme politik ini terbentuk karena praktik politik yang terjadi. Karena, kebanyakan politisi tidak bersambung dengan harapan warga. Alih alih sebagai wakil rakyat yang melayani dan memperjuangkan amanat penderitaan rakyat, justru mereka menjadi kelompok elite yang teralienasi dengan rakyat.

Kekuasaan yang digenggaman bukan lagi diperuntukan bagi kepentingan rakyat, melainkan untuk dirinya sendiri. Segala cara akan ditempuh agar kekuasaan itu abadi. Salah satunya, dengan menjadikan rakyat sebagai komoditi pada tahun-tahun politik. Bahkan kalau perlu, rakyat juga dimainkan serta dikorbankan dengan isu-isu politik yang belakangan marak terjadi. Seperti berkembangnya Segregasi(diskriminasi) berbasis sara atau penyebaran kabar bohong dll.

Kalau perlu sistem pemerintahan dibentuk, dimainkan sedemikian rupa agar setiap sumber daya ekonomi yang ada bisa dikuasai oleh kelompok elite yang mengorganisir diri dalam oligarki politik. Konsensi konsesi kuasa diatur diantara mereka untuk selanjutnya mengatur konsesi-konsesi ekonomi.

Di bawah alam sadar warga, mereka tetap inferior terhadap para politisi yang feodalistik ini. Warga kebanyakan akan merasa senang dan bangga bila disapa, didengar harapan mereka. Warga juga merasa dihargai kalau para politisi ini datang mengunjungi.

Solusi ekonomi dan sosial yang menjadi tanggung jawab para politisi bagi warga adalah nomor sekian. Warga merasa tidak masalah kalau harus berjuang sendiri memenuhi kebutuhan hidup mereka. Ini fenomena yang bertentangan dalam bangun sistim demokrasi yang dianut. Apalagi merujuk pembukaan UUD 1945 tentang tujuan dibentuknya NKRI.

Warga akan menerima sikap pemimpin politik yang mengabaikan tanggung jawab untuk menyejahterakan mereka. Memang ada protes sebagai riak-riak, tetapi tidak akan menjadi gelombang protes besar yang merevolusi keadaan. Kalaupun ada, itu pasti ada kerjaan lawan politik yang sengaja menungganginya. Atau jika sampai terjadi peralihan kekuasaan baru, maka elite politik baru tersebut akan menjelma menjadi feodalisme politik baru .

Lihatlah saja fenomena yang terjadi. Bukankah kebanyakan pemimpin politik ingin dibedakan dengan rakyatnya? Walau jalanan macet parah, toh pemimpin politisi sipil maupun pemimpin militer selalu meminta untuk diistimewakan. Warga dipaksa minggir ‘si komo’ mau lewat dengan pengawalan.

Kejadian yanag sering ditemui itu adalah fenomena politik orde baru dan pasca reformasi. Kalau sekarang ada peminpin baru yang bukan militer, bukan golongan bangsawan, dan bukan “pemilik ” partai yang berusaha mengembalikan makna politik substantif melayani rakyat, maka ia akan dinilai sebagai kecelakaan politik.

Praktek kerakyatan yang dipertontonkan bagaikan menampar praktek politisi feodal yang berasal dr militer, darah biru politik, dan juga para pemilik partai politik. Maka apapun caranya sang pemimpin kerakyatan ini harus tumbang.

Nah saya mengingatkan sejatinya UUD 1945 telah mengamanatkan bahwa tujuan diadakannya negara adalah untuk melindungi seluruh bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan bangsa dan turut serta memelihara ketertiban dunia. Tujuan bangsa ini hanya dapat dicapai melalui para politisi yang berpihak pada rakyat, yang tidak elitis dan feodal.

Salam Sang Pembela

Sugeng Teguh Santoso, SH

(Calon Wali Kota Bogor 2018)